[Info] Proses Pencatatan Kelahiran Luar Negeri di Indonesia

Untuk sebagian orang Indonesia yang bermukim di luar negeri, seringkali tidak terpikirkan mengurus beragam dokumen yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia, baik karena alasan tidak tahu ataupun karena menganggap tidak perlu, toh pada saat ini sedang tidak tinggal di Indonesia. Dulu, sayapun termasuk yang berpendapat begitu karena kedua alasan tersebut, sampai mengobrol dengan seorang teman yang salah satu topiknya adalah bahwa anak yang lahir di luar negeri harus dilaporkan dan dicatatkan kelahirannya di Indonesia, ditambah lagi jika anak tersebut kelak bersekolah dan tinggal menetap di Indonesia, harus ada Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri (STBPKLN) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di samping akte kelahiran dari negara tempat si anak dilahirkan.

Kami termasuk orang yang memilih mengurus semua dokumen terkait dari awal meskipun saat ini belum diperlukan dibanding menundanya dan baru mengurus pada saat membutuhkan. Karena itu, sewaktu mendapat informasi tersebut dan David sudah berusia 6 bulan, maka begitu ada kesempatan pulang ke Indonesia, saya segera mengurus permohonan penerbitan STBPKLN.

Adapun dasar hukum dari kewajiban pencatatan kelahiran di luar wilayah NKRI ini adalah Pasal 29 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa:

(1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara
Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Jadi, meskipun si anak tidak berencana tinggal di Indonesia dalam waktu dekat, selama ia menjadi WNI maka kelahirannya harus dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat di Indonesia. Sebetulnya berlaku denda atas keterlambatan pelaporan kelahiran anak di luar negeri, namun karena saya dapat menjelaskan keterlambatan pelaporan (mengurus KK terlebih dahulu dan kami juga tidak berdomisili di Indonesia), maka tidak dikenakan denda. Berikut pengalaman saya mengurus surat tersebut di kantor Dispendukcapil Kota Bandung pada April 2013.

Dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. KTP dan KK (fotokopi)
2. Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Perwakilan RI, dalam hal ini KBRI Bangkok (fotokopi)
3. Akte Kelahiran Luar Negeri yang telah diterjemahkan dan dilegalisir (fotokopi)
4. Buku Nikah Orang Tua dan Paspor Kedua Orang Tua (fotokopi)
5. Paspor Anak (fotokopi)
6. Mengisi Formulir Pelaporan

Semua persyaratan tersebut dilengkapi dan dimasukkan ke dalam map kuning (yang bisa dibeli di depan kantor Dispendukcapil) kemudian diserahkan ke loket Pencatatan Kelahiran Luar Negeri. Proses penerbitan suratnya membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu atau 5 hari kerja dengan biaya IDR 100.000,00.

Semoga informasi ini berguna bagi mereka yang membutuhkan, namun alangkah baiknya jika dicek langsung ke Dispendukcapil setempat untuk memastikan, karena pelaksanaan di setiap daerah berbeda-beda, tergantung Peraturan Daerah masing-masing.